Nyoba Kekinian Tapi Malah Cringe
Belakangan ini, jagat maya dihebohkan oleh pemerintah yang meluncurkan aplikasi-aplikasi resmi yang namanya bikin netizen geleng-geleng kepala. Beberapa nama aplikasi ini bahkan viral di media sosial karena dianggap terlalu nyeleneh, berbau seksual, bahkan mengandung bias gender. Contohnya seperti platform beranda di bawah otoritas Pemerintah Kota Solo bernama “Simontok” yang merupakan kependekan dari Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Selain itu, ada juga aplikasi bernama “SISKA KU INTIP” yang merupakan kependekan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit - Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan. Dan masih banyak lagi aplikasi serupa dengan nama-nama yang kontroversial. Meski tujuannya mungkin baik, cara pemerintah memilih nama aplikasi ini justru menuai kritik dari berbagai kalangan.
“Kreativitas” Berujung Kontroversial
Meskipun kreativitas dalam penamaan dapat menjadi strategi untuk menarik perhatian publik, dalam konteks aplikasi pemerintah, hal ini berpotensi menjadi kontroversial. Nama-nama yang terlalu “nyentrik” dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap keseriusan dan profesionalisme pemerintah dalam mengembangkan layanan digital. Alih-alih memudahkan akses informasi dan layanan, penamaan yang tidak tepat justru dapat menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dengan begitu, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara inovasi dan kelayakan nama, dengan tetap mempertahankan citra profesional dan terpercaya. Fokus utama seharusnya pada fungsionalitas dan manfaat aplikasi bagi masyarakat, bukan semata-mata pada aspek penamaan yang sensasional.
Refleksi Kurangnya Sensitivitas Sosial
Pemilihan nama aplikasi yang mengandung unsur seksualitas atau bias gender mencerminkan kurangnya sensitivitas sosial dari pihak pengembang. Di era dimana isu kesetaraan gender dan inklusivitas menjadi fokus global, penamaan semacam ini dapat dianggap sebagai langkah mundur dan tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial. Pemerintah, sebagai institusi publik, seharusnya menjadi teladan dalam mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan. Alih-alih terjebak dalam humor yang berpotensi melecehkan atau memicu kontroversi, pemerintah harus menunjukkan komitmennya melalui penamaan yang lebih bijak dan netral. Langkah ini penting tidak hanya untuk menjaga citra pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa rasa tidak nyaman atau tersinggung.
Gap Komunikasi, Akar Masalah di Balik Kontroversi
Kontroversi seputar nama aplikasi pemerintah ini mungkin terlihat sepele, namun hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah masih kurang peka terhadap ekspektasi publik di era digital. Bukannya mendekatkan diri, upaya pemerintah untuk terkesan “kekinian” justru menciptakan jarak dan ketidakpercayaan. Hal ini menjadi alarm bahwa pemerintah perlu memahami dinamika sosial dan cara berkomunikasi yang efektif dengan warganya, khususnya generasi muda yang merupakan pengguna utama platform digital. Perbaikan dalam aspek ini tidak hanya akan meningkatkan citra pemerintah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih harmonis antara negara dan rakyatnya di era modern.
Saatnya Pemerintah Libatkan Peran Anak Muda!
Untuk menghindari penggunaan istilah yang tidak sesuai dalam penamaan aplikasi pemerintah, salah satu solusi efektif adalah melibatkan generasi muda dalam proses pengembangan dan penamaan. Generasi muda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa dan budaya digital. Dengan menjalin kolaborasi antara pemerintah dan anak muda, hasil yang diharapkan adalah nama aplikasi yang lebih relevan, menarik, dan terhindar dari konotasi negatif. Pendekatan ini tidak hanya akan menghasilkan nama yang lebih sesuai, tetapi juga dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda, serta meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan digital nasional.
Referensi:
Beberapa Aplikasi Pemerintah Bernama “Nyeleneh”, Ahli IT: Tak Sesuai Etika Profesi. (2024, July 10). Kompas.com. Retrieved July 17, 2024 from https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/10/210000665/beberapa-aplikasi-pemerintah-bernama-nyeleneh-ahli-it-tak-sesuai-etika?page=all
Viral Nama Kontroversial Aplikasi Pemerintah, SiPEPEK Hingga Sisemok. (2024, July 5). CNN Indonesia. Retrieved July 17, 2024 from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240704185607-192-1117717/viral-nama-kontroversial-aplikasi-pemerintah-sipepek-hingga-sisemok
Comments