top of page
Dewi Saputri
May 7, 20243 min read

Di Ambang Tanpa Oposisi, Sinyal Demokrasi Indonesia Semakin Melemah!



Berharap Indonesia Tanpa Oposisi, Ketua MPR Ngigau!


Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau kerap disapa Bamsoet mengatakan jika dirinya berharap tak ada partai politik yang menjadi oposisi. "Ya kalau saya secara pribadi, saya ingin semua partai bergabung dalam koalisi pemerintah nggak ada yang di luar, sehingga suasana politik kondusif, bisnis jadi enak. Ini temen-temen pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif” ujar Bambang (02/04). Bambang berharap semua partai dapat bergabung dalam pemerintahan.


Tanpa Oposisi Adalah Tanda Bahaya! Apa Kata Ahli?


Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai pernyataan Bamsoet berbahaya dalam menyikapi sistem demokrasi di Indonesia. "Pada akhirnya tidak ada kritik yang efektif seperti yang ditunjukkan saat jaman Orba dan juga yang terjadi pada akhir-akhir ini, kata Kunto (12/04). Kunto berpendapat bahwa gagasan menyingkirkan oposisi dapat menyebabkan memburuknya mekanisme pengawasan dan kontrol pemerintahan. Dirinya juga mengakui bahwa kontrol yang dilakukan oleh partai politik yang berada di luar pemerintahan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa partai-partai koalisi yang mendukung pemerintah dan partai-partai oposisi cenderung berada di posisi tidak seimbang.


Nihil Check and Balance Mechanism


Dalam pemerintahan, peran oposisi dalam pemerintahan adalah untuk mengimbangi kebijakan pemerintah. Oposisi berperan memastikan bahwa kebijakan berfungsi dengan baik dengan memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Oposisi menganggap pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya, mempertanyakan keputusan, dan mengkaji kebijakan dengan cermat.


Tanpa oposisi, partai koalisi berisiko menjadi tidak terkendali dan mungkin menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini sebenarnya bisa menjadi pertanda bahaya demokrasi di masa depan jika tidak ada oposisi. Pemerintahan yang ditopang mayoritas anggota DPR, akan membuat segala rencana kebijakan pemerintah berjalan mulus. Tidak ada checks and balances mechanism karena hampir semua parpol di parlemen menjadi bagian dari pemerintah. Check and Balances Mechanism adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sehingga tak adanya pemusatan kekuasaan.


Pemerintahan Otoriter, MAU?


Tidak adanya oposisi akan membuat pemerintahan yang otoriter. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, pemerintahan yang tanpa oposisi itu akan cenderung korup, akan cenderung otoriter, akan cenderung melakukan abuse of power. Dalam hasil pemilu pilpres ini, Karyono Wibowo menilai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Nasdem, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu lebih memilih oposisi untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi yang cukup kuat, ada kemungkinan besar bahwa pemerintahan yang berkuasa akan mulai menunjukkan sifat otoriter. Negara otoriter di mana kebebasan masyarakat dibatasi dan lembaga-lembaga demokrasi dirusak. Hal ini disebabkan karena kekuasaan tanpa adanya checks and balances yang memadai.


Indonesia Butuh Oposisi!


Indonesia sangat membutuhkan oposisi. Negara tanpa oposisi tidak akan bisa maju dan menjadi seimbang seutuhnya. Rekonsiliasi, perlu diingat bahwa pihak oposisi juga mempunyai tugas terhormat, dan tidak perlu takut terhadapnya. Sejauh ini oposisi sama-sama berpikiran untuk memajukan bangsa dan mengawasi jalannya pemerintahan. oposisi itu seperti tradisi, tradisi untuk mengkritisi pemerintahan, jika jumlah oposisi besar maka cukup berperan, jika jumlahnya sedikit atau dihilangkan untuk apa? Indonesia memerlukan oposisi yang kuat agar dapat mengawasi jalannya kubu koalisi yang besar itu.


Jika tidak membutuhkan oposisi, maka demokrasi akan terancam. Cepat atau lambat kita harus menyelamatkannya. Salah satu caranya dengan adanya oposisi. Jangan sampai oposisi ini yang harusnya berfungsi sebagai pengawas dan memantau jalannya kebijakan pemerintah, namun malah ditiadakan!


 

Referensi:







8 views0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page