Petani Gurem
“Merujuk sensus pertanian 10 tahun terakhir, telah terjadi penambahan jumlah rumah tangga petani gurem hampir tiga juta. Artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar”
Merujuk data BPS, 15,89 juta petani atau nyaris 16 juta memang hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Sebanyak 4,34 juta petani lahan pertaniannya hanya di kisaran 0,5-0,99 ha. Kemudian, petani yang luas lahan pertaniannya sebesar 1-1,99 ha sebanyak 3,81 juta jiwa. Petani yang luas lahannya di kisaran 2-2,99 ha sebanyak 1,5 juta jiwa. Di atas luasan itu, jumlah petaninya tak ada yang sampai 1 juta jiwa.
Sebagai informasi, dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), petani gurem adalah petani mengelola lahan pertanian kurang dari setengah atau 0,5 hektare. Petani tersebut mengusahakan tanaman semusim, tanaman tahunan, atau mengusahakan/memelihara ternak yang bertujuan untuk pemeliharaan ternak tertentu.
Sumber : Badan Pusat Statistika
Penundaan Pajak Karbon
“Penundaan implementasi pajak karbon dari 2002 menjadi 2025.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penerapan pajak karbon akan berlaku pada 2025 dalam pembukaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2022, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Dilakukannya penundaan ini maka terdapat potensi pelanggaran UU No. 7/2021 pasal 13 yang menetapkan pajak karbon berlaku 1 April 2022. Penundaan ke 2025 artinya pemerintah tidak patuh pada ketentuan di pasal ini.
Sumber : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2022 Airlangga Hartarto
Desa Tertinggal Berjumlah 13.000
“Sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa maju dan mandiri, dan tersisa 4.000 saja [desa tertinggal]. Ini bukti bahwa infrastruktur kita terbangun dengan bail.”
IDM (Indeks Desa Membangun) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan/ekologi. Terdapat lima kategori dalam IDM, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, mengatakan jumlah desa maju meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa. Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902.Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa. Jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.
Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tambang Ilegal Sebanyak 2.500
"Selain yang disampaikan pak Mahfud salah satu yang memprihatinkan data ESDM ada 2500 tambang ilegal sementara tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan"
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah identifikasi terdapat kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Comments