top of page
Anindya Putri N
May 9, 20243 min read

“Pesta Demokrasi Butuh Uang Banyak!” Bagaimana Kesiapan Anggaran Pemilu 2024?



Alokasi Anggaran untuk Pemilu 2024


Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp70 triliun untuk menyelenggarakan Pemilu 2024. Anggaran ini terbilang besar dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya mencapai Rp.45,3 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan regulasi dan sistem pelaksanaan Pemilu. Dana tersebut akan dicairkan secara bertahap dalam tiga tahun, yaitu Rp3,1 triliun di tahun 2022, Rp30 triliun di tahun 2023, dan sisanya di tahun 2024.


Contoh:

  • Dana di tahun 2022 digunakan untuk persiapan awal, seperti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilu.

  • Dana di tahun 2023 dialokasikan untuk pengadaan logistik, distribusi alat kelengkapan pemungutan suara, dan honorarium petugas Pemilu.

  • Sisa anggaran di tahun 2024 diperuntukkan untuk pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil.


Dampak Pemilu terhadap APBN


Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Pemilu 2024 berdampak positif terhadap APBN asalkan tidak terjadi perpecahan selama proses demokrasi. APBN 2024 dirancang dengan defisit sekitar 2,29% untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah, termasuk potensi dampak Pemilu.


Contoh:

  • Jika Pemilu berjalan lancar dan aman, kepercayaan investor terhadap stabilitas politik Indonesia akan meningkat, mendorong masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.

  • Hal ini berdampak positif pada penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya meningkatkan APBN.

  • Sebaliknya, jika terjadi kerusuhan atau perpecahan selama Pemilu, hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan berdampak negatif pada APBN.


Penyaluran Dana Pemilu


Dana Pemilu 2024 disalurkan kepada penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan siklus penyelenggaraan Pemilu.


Contoh:

  • Pada awal tahun 2023, KPU menerima dana untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilu di tingkat daerah.

  • Memasuki masa kampanye, Bawaslu menerima dana untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas kampanye peserta Pemilu.

  • Pada H-Pemilu, KPU dan Bawaslu menerima dana untuk menyelenggarakan pemungutan suara dan melakukan pengawasan.


Apa Kata Sri Mulyani?


APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang aman dan lancar akan berdampak positif terhadap APBN. Masyarakat perlu memahami peran penting APBN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu.


Masyarakat juga perlu mengawasi jalannya Pemilu agar terhindar dari kecurangan dan pelanggaran. Dengan terselenggaranya Pemilu yang aman, lancar, dan demokratis, diharapkan Indonesia dapat terus maju dan mencapai cita-citanya.


Tantangan dan Risiko


Meskipun Pemilu 2024 diprediksikan akan berdampak positif terhadap APBN, terdapat beberapa tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya:


  • Potensi terjadinya politik uang dan kampanye hitam. Hal ini dapat mengganggu kelancaran Pemilu dan berakibat pada perpecahan masyarakat.

  • Ketidakpastian situasi global. Krisis ekonomi global dan konflik geopolitik dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia dan mengganggu pelaksanaan Pemilu.

  • Bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau banjir dapat menghambat proses penyelenggaraan Pemilu di beberapa daerah.


Contoh:

  • Bawaslu perlu meningkatkan pengawasannya untuk mencegah terjadinya politik uang dan kampanye hitam.

  • Pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global dan konflik geopolitik.

  • KPU perlu menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu di daerah yang rawan bencana alam.


Dukungan Masyarakat untuk Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Negara


Masyarakat perlu terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Dengan dukungan masyarakat untuk stabilitas ekonomi dan keuangan negara.


Contoh:

  • Masyarakat patuh membayar pajak dan retribusi.

  • Masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan dari bank atau lembaga keuangan resmi.

  • Masyarakat menabung dan berinvestasi di deposito, reksadana, atau saham.

  • Masyarakat membeli produk dalam negeri dan menghindari impor berlebihan.

  • Masyarakat mengikuti pelatihan dan seminar tentang keuangan dan kewirausahaan.

  • Masyarakat menyebarkan informasi positif tentang ekonomi dan keuangan negara di media sosial.


 

Referensi:





1 view0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page