top of page
Tubagus Pancar
Jun 7, 20242 min read

Standar Ganda Amerika: Penyulut Api Konflik Hingga Derita Rakyat Palestina



Kedaulatan Palestina Ada Di Tangan Amerika?


Kebebasan Palestina untuk mendapatkan kedaulatan penuh sebagai negara berdaulat bagaikan fatamorgana. Sejak 2011, Palestina sudah mengajukan kedaulatan penuh untuk mendapatkan statehood (kenegaraan) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah hampir 13 tahun, Palestina belum diberikan keadilan terhadap pengajuan ini. Pada tanggal 18 April 2024, dengan hak veto-nya, Amerika Serikat berhasil menggagalkan upaya kedaulatan Palestina pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan alasan tak masuk akal bahwa Amerika Serikat menilai rakyat Palestina tidak layak mendapatkan kedaulatan. Amerika Serikat berpendapat bahwa status Palestina sebagai negara berdaulat belum selaras dengan kriteria Article IV dari UN Charter.


Standar Ganda Kebijakan Luar Negeri Amerika, Bencana Bagi Kemanusiaan Dunia


Sungguh ironis, ketika dunia membicarakan tentang perang Ukraina, Amerika Serikat dengan sigap menilai tindakan Rusia sebagai pelanggar Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Integritas Teritorial. Sedangkan di sisi lain, kejahatan perang yang sudah dilakukan oleh Israel di Gaza, menelan sekitar 36.000 korban (Kementerian Kesehatan Gaza) sejak tanggal 7 Oktober 2023, di cap oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sebagai aksi “self defense”. Bukti, dokumentasi, dan suara dunia tentang genosida yang dilakukan oleh Israel belum cukup bagi Joe Biden untuk mengeluarkan pernyataan Pelanggaran Hukum Internasional.


Darah di Gaza Tanggung Jawab Tangan Amerika Serikat!


Sejak tanggal 7 Oktober 2023, dana militer yang diberikan oleh Amerika Serikat ke Israel adalah sekitar $12.5 miliar dollar. Walaupun dana ini bersyarat bahwa Israel tidak boleh menggunakannya untuk melanggar Hak Asasi Manusia, sampai detik ini belum ada pernyataan Amerika Serikat untuk menarik pemberian dana militer tersebut. Menurut John Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Israel Lobby and US Foreign Policy, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti banyaknya pengaruh dari koalisi dan organisasi Yahudi-Amerika dan Zionis dalam kebijakan luar negeri Amerika, strategis politik untuk dana-dana politisi Amerika, dan sejarah hubungan diplomasi Amerika-Israel.


Omong Kosong Perdamaian Jika Terdapat Kepentingan!


Di masa-masa seperti ini, implementasi dari kesetaraan hukum internasional sedang dalam urgensi yang tinggi. Stabilitas hukum internasional bukanlah hanya sebuah alat yang berlaku demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Presiden Joe Biden harus menepati janjinya bahwa dana militer dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus selaras dengan pendekatan “menjaga perdamaian”. Seperti pernyataan Menteri Kebijakan Luar Negeri Norwegia, Andreas Kavik, bahwa “seluruh negara yang terikat dalam hukum internasional, harus menjaga godaan kepentingan nasional yang bersifat sementara, dan fokus dalam menjaga perdamaian, tata dunia, dan juga berpihak kepada kemanusiaan”.


 

Referensi:


  • Security Council Fails to Recommend Full United Nations Membership for State of Palestine, Owing to Veto Cast by United States. (2024, April 18) United Nations’ Meeting Coverage and Press Release. Retrieved June 03, 2024 from : https://press.un.org/en/2024/sc15670.doc.htm






  • John Mearsheimer (2007). The Israel Lobby and US Foreign Policy. Retrieved from a book on June 03, 2024


11 views0 comments

Comments

Submit Tulisanmu

Kirimkan tulisan Anda dan jadilah bagian dari komunitas kami yang berkontribusi dalam berbagai topik menarik yang kami sajikan kepada pembaca setia kami.

bottom of page