Sebuah Realitas!
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), baru sekitar 40% pemerintah daerah yang mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah masih bergantung pada metode manual.
Transformasi digital menjadi agenda strategis Indonesia dalam menghadapi era teknologi. Berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk mempercepat digitalisasi, seperti membangun infrastruktur internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) namun masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus diselesaikan pemerintah.
Kesenjangan Digital di Wilayah dan Persoalan Sumber Daya Manusia
Kesenjangan infrastruktur digital di wilayah perkotaan dan pedesaan turut menjadi tantangan besar. Meskipun terdapat investasi besar pada infrastruktur fisik seperti kabel serat optik dan BTS (Base Transceiver Station) di wilayah terpencil, akses yang merata belum sepenuhnya tercapai. Pada akhir 2023, masih ada lebih dari 9.000 desa di wilayah 3T yang belum mendapat layanan internet stabil.
Selain infrastruktur, faktor sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Berdasarkan survei Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 30% Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi digital memadai. Hal ini berdampak pada lambatnya adopsi teknologi di banyak instansi pemerintahan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Intropeksi Agar “Terkoneksi”!
Dalam hal ini, diperlukan peningkatan pelatihan dan literasi digital di kalangan ASN agar mereka mampu mengelola teknologi secara efektif. Integrasi sistem antar-lembaga juga harus dipercepat untuk memastikan layanan digital tidak hanya berjalan, tetapi juga saling terkoneksi.
Transformasi digital adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan daya saing global. Namun, tantangan internal harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses ini. Melalui penguatan fondasi internal, memastikan kesiapan SDM, dan mempercepat integrasi sistem, transformasi digital dapat memberikan manfaat maksimal, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi institusi pemerintah itu sendiri.
Referensi:
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/akselerasi-transformasi-digital-dalam-roadmap-digital-indonesia-2021-2024/
Indonesia.go.id. (2023). "Peta Jalan Mempercepat Transformasi Digital." https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/akselerasi-transformasi-digital-pacu-pertumbuhan-ekonomi-digital/
Survei Badan Kepegawaian Negara, 2022
Comments